SANGATTA- Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekkab Mugeni mengatakan, bicara soal gender bukan hanya bicara mengenai perempuan atau ‘bini-binian’ , tapi berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 tentang mengarustamaan gender Pasal 1 ayat 2; gender adalah konsep yang mengacuh pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antar laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Pengarustamaan gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi pria dan wanita untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang berkeadilan.
“Jadi bicara soal pengarustamaan gender mengandung arti luas. Untuk itu, para peserta sosialisasi sebaiknya mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh yang diurai narasumber Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kaltim Dotranda Hajja Ardiningsih, MSi,” harap Mugeni sesaat membuka sosialisasi yang dilangsungkan sehari di lantai 1 ruang Meranti Sekretariat Kabupaten (Setkab), Bukit Pelangi, Selasa (14/10).
Selanjutnya, Ardiningsih menyebutkan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di 15 daerah ( provinsi, dan 14 kabupante kota se-Kaltim) 2010-2012, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berada diurutan ke- 5 setelah Kaltim, Pasir (Grogot), Kutai Barat, Kutai Kartanegara. Khusus Kutim IPM-nya tahun 2010 72,05; tahun 2011 IPM-nya 72,88; dan tahun 2012 IPM Kutim 73,75.
Sementara IPG Kutim 2010 capai 53,10; tahun 2011 IPG 54,10 ; dan tahun 2012 54,90. Untuk IDG Kutim 2010-2012 (52,67 – 54,92 – 48, 56). “Dari data yang ada selama tiga tahun berturut turut IPM Kutim mengalami kenaikan seperti IPG-nya. Sedangkan IDG (indeks pemberdayaan gender, Red) dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan, dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 IDG Kutim mengalami penurunan. Maka peningkatan peran dan kemandirian lembaga yang menangani perempuan perlu terus dilakukan,” jelasnya usai memanjatkan doa dipimmpin Syapwan.
Padahal Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 85 Tahun 2012 tentang rencana aksi daerah pengarustamaan gender provinsi Kaltim memberi ruang kepada daerah untuk melakukan inovasi terkait dengan percepatan program yang dimaksud. Di antaranya dibentuknya forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dibentuknya forum data, serta dilakukannya kajian lainnya seperti kebijakan hk asasi wanita dan anak dalam industri pertambangan kota Samarinda. Berikut kajian IPG Kaltim 2010. Kajian peranan wanita dalam sumbangan pendapatan untuk pembangunan daerah. Kajian ekonomi rumah tangga Kaltim. Kajian kebijakan peran perempuan dan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kaltim. (kmf2/ADV)
