SANGATTA – Tantangan untuk mengenalkan destinasi wisata di seluruh Kalimantan, baik itu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, ialah dengan menghadapi Malaysia dengan Truly Asia-nya. Kenyataan ini mau tidak mau harus dapat dipahami oleh seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya.
Terkait Malaysia Truly Asia, Kaltim harus bisa melawan persaingan dengan luar biasa. Jika membandingkan semangat Ecotourism (Pariwisata berwawasan lingkungan, red) yang digarap Malaysia dengan Kuala Lumpur-nya, tentu seluruh pihak di Indonesia harus lebih menggiatkan seluruh elemen pariwisata di Kalimantan.
Hal inilah yang diharapakan oleh Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kalimantan Timur Rusdiansyah, branding yang menjadi persoalan utama, karena selama ini branding yang dikembangkan oleh kita sudah amat salah sejak awal. Belum lagi soal egosektoral yang makin membuat lamban lajunya pengembangan pariwisata.
Mengenalkan pariwisata tidak saja hanya bersandar pada event-event tahunan, namun harus ada kejelasan terkait bagaimana upaya terus-menerus dalam memviralkan suatu objek wisata pada dunia luar. Hingga saat ini jika berbicara siapa yang mengenalkan objek wisata, maka tidak dapat dipungkiri ujung tombaknya adalah pihak tour guide dan agent travel yang memang berhubungan langsung dengan wisatawan.
“Turis asing itu banyak yang mengenal Borneo adalah Malaysia, bukan Indonesia dan kita harus akui bahwa dalam pengembangan pariwisata berbasis Ecoturism kita kalah dengan mereka. Kalau bicara Borneo atau Kalimantan, kedepannya harus diambil oleh Indonesia semangat pengembangan kepariwisataanya, lebih mantap lagi. Karena dari segala sisi jika dikemas dengan baik dan bijak, potensi yang dimiliki Kalimantan Timur maupun Kalimantan yang Indonesia jauh lebih baik dari pada negara tetanga,” terangnya lebih jauh.
Pada 2018 lalu, ketika Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakornis) Pariwisata se-Kaltim , yang dihadiri seluruh Kepala Dinas di Kabupaten/Kota. DPD HPI se-Kaltim telah menyampaikan persoalan utama terkait lambannya pengembangan pariwisata di Kaltim, yakni soal egosektoral masing-masing instansi.
“Jangan ada ego sektoral terkait bagaimana mengenalkan dan mengembangkan dunia kepariwisataan di Kalimantan Timur. Ketika Rakornis Dinas Pariwisata se-Kaltim di Bontang, hal ini telah disampaikan oleh seluruh DPD HPI se-Kaltim bahwa jangan hanya mengejar promosi-promosi pariwisata tanpa membenahi dan melengkapi seluruh akses penunjang kepariwisataan itu sendiri,” terang lelaki yang menjalani aktifitas tour guide turis asing selama 20 tahun lebih ini.
Belum lagi ketika berbicara bagaimana mengenalkan destinasi wisata. Tentu harus bicara tentang akses untuk menuju destinasi wisata, lalu apa objek wisata yang ditawarkan, harga terjangkau, dan bagaimana ada sinkronisasi antara pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan para pelaku dilapangan termasuk juga masyarakat.
“Kemana arah pariwisata di Kaltim? Kalau hanya promosi saja, toh apa yang dilakukan pihak-pihak lain melalui promosi digital marketing jauh lebih bagus dibandingkan apa yang pemerintah kerjakan selama ini. Sehingga tinggal bagaimana caranya saja lagi, agar seluruh egosektoral dapat dikikis, dan dibalurkan dalam sinkronisasi terstruktur dalam pengembangan dunia kepariwisataan di Kaltim dan Bumi Kalimantan atau Borneo yang Indonesia ini,” terang lelaki yang kerap dipanggil Rusdy.
DPD HPI tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini, akan tetapi bagaimana semua pihak terkait dapat membangun branding pariwisata yang benar-benar profesionalisme dan bertujuan mengangkat derajat kepariwisataan di Bumi Etam. Dengan kata lain, jangan ada lagi hanya bicara tentang anggaran-anggaran yang tidak jelas asas manfaatnya bagi pengembangan Ecotourism di tiap daerah.
“Yang jelas itu adalah bagaimana manfaat yang dirasakan langsung oleh Kabupaten/Kota se-Kaltim, mulai dari penggunaan hotel yang berimbas pada pajak untuk daerah, pelayanan dan jasa hingga jualan khas masyarakat daerah yang dipergunakan oleh wisatawan asing, pajak wisata atau biaya masuk objek wisata, lalu pajak profesi tour guide, serta banyak hal yang jelas-jelas berimbas pada peningkatan kesejahteran masyarakat. Dengan kata lain, dunia pariwisata menjanjikan perihal jelas, dan bukan abal-abal,” papar Rusdiansyah.
